Mutlak piutang negara yang tercatat dalam LKPP Rp 358, 5 triliun pada 2019

Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA . Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyebutkan piutang negara yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp 358, 5 triliun pada tahun 2019.

DJKN menuturkan, piutang negara tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni piutang lancar sebesar Rp 279, 9 triliun dan piutang jangka panjang sebesar Rp 60, 6 triliun.

Jadi dari jumlah tersebut, ada penyingkiran piutang yang tak tertagih di dalam piutang lancar sebesar Rp 187, 3 triliun. Serta piutang tak tertagih pada piutang jangka panjang senilai Rp 3, 7 triliun.

Direktur Piutang Negara dan Imbalan Negara Lain-lain, Lukman Effendi membaca, dalam piutang lancar juga terbagi menjadi piutang pajak dan piutang non pajak.

Membaca Juga: Pengelola GBK diminta tinjau ulang kerja pas 13 aset

“Piutang lancar ini terbagi pada piutang perpajakan yang mencapai Rp 94, 6 triliun serta piutang bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode informasi keuangan. Piutang bukan pajak mencapai Rp 166, 25 triliun. Pas mendominasi daru piutang lancarnya, ” jelas Lukman dalam diskusi secara daring, Jumat (2/10).

Adapun, biasanya piutang bukan pajak yang sejumlah Rp 166, 25 triliun itu timbul dari kegiatan operasional Kementerian/Lembaga masing-masing serta dari Bendaraha Umum Negara (BUN).

Lukman menjabarkan, tagihan bukan pajak yang berasal sejak K/L adalah sebesar Rp 44, 5 triliun sedangkan piutang yang berasal dari BUN sebesar Rp 121, 7 triliun.

Ia pula menjelaskan, dalam mengelola piutang negara itu berada dalam Kementerian/Lembaga tiba dari pencatatan, di tata usahakan,   melakukan upaya penagihan & pembayaran yang tepat waktu, maka melakukan somasi.

Membaca Juga: Terkait sengketa hukum, Fireworks desak KPKNL batalkan lelang Hotel Kuta Paradiso

“Prinsipnya adalah piutang-piutang yang masih di K/L harus diselesaikan oleh K/L itu tunggal. Mereka harus catat, kemudian dalam administrasikan dan di sajikan di dalam bentuk laporan keuangan, ” jelasnya.

–> Video Pilihan gong9deng –>
MAKROEKONOMI