Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN. CO. ID – JAKARTA . Undang-Undang (UU) Cipta Kerja turut menyasar sektor energi baru terbarukan (EBT), khususnya panas bumi. Dalam beleid terbaru ini, pemerintah pusat memiliki bervariasi kewenangan strategis terkait pengembangan dan pemanfaatan panas bumi di Indonesia.

Dalam Pasal 41, UU Membangun Kerja membuat beberapa perubahan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Salah satu perubahan tersebut ada di Bab 6. Di sini tertulis kalau kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan panas bumi meliputi:  

  1. Pembuatan kebijakan nasional
  2. Pengaturan di bagian panas bumi
  3. Perizinan berusaha terkait panas bumi
  4. Pembuatan norma, standar, pedoman, serta kriteria untuk kegiatan pengusahaan radang bumi untuk pemanfaatan langsung
  5. Pembinaan & pengawasan
  6. Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi
  7. Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi
  8. Pelaksanaan eksplorasi, memakai, dan/atau pemanfaatan panas bumi
  9. Pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menyampaikan, pada dasarnya terminologi ‘pemerintah pusat’ konsisten dipakai di seluruh bagian UU Membentuk Kerja. Ia menilai, hal itu sebagai upaya untuk menekankan kediaman pemerintah pusat yang lebih luhur terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga: Airlangga Hartarto tegaskan pemerintah tidak hapus upah minimum di UU Membangun Kerja

Selama ini, harus diakui bahwa uzur pengembangan panas bumi di Nusantara seringkali berasal dari perizinan yang berbelit-beli di ranah pemerintah wilayah. Namun, dalam beberapa tahun final, terutama sejak terbitnya UU No. 21/2014, perizinan di tingkat wilayah hanya ada pada pemanfaatan langsung. “Sedangkan untuk lainnya dilakukan sebab pemerintah pusat, ” imbuh dia, Rabu (7/10).

Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan panas bumi, instrumen-instrumen pendukung yang utama memang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Misalnya dalam hal kebijakan, regulasi, pendanaan, mitigasi risiko seperti pengembangan radang bumi di kawasan konservasi, & sebagainya.

“Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan daerah untuk membakar utilisasi panas bumi untuk perangsangan listrik, kecuali dalam hal perizinan pemanfaatan untuk lokal, ” prawacana Fabby.

Lebih lanjut, UU Membentuk Kerja di atas kertas jadi saja dapat menyelesaikan sejumlah masalah terkait kepastian berusaha dan perizinan yang berbelit-beli. Namun, Fabby terpendam, pengembangan panas bumi berhadapan secara tantangan-tantangan yang unik dan tak semuanya bisa dijangkau atau diatasi oleh UU Cipta Kerja.

Berarti, butuh inovasi kebijakan dan regulasi untuk menarik investasi di zona panas bumi, sehingga potensinya mampu dioptimalkan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia Priyandaru Effendi belum bisa bicara penuh mengenai ketentuan kewenangan pemerintah induk di sektor panas bumi pada UU Cipta Kerja.

Kendati begitu, ia menilai, secara prinsip pengukuhan wewenang pemerintah pusat cukup istimewa dalam rangka memangkas kendala birokrasi yang selama ini kerap berlaku di Indonesia. “Selain itu, birokrasi antar kementerian juga harus diselaraskan dan dipermudah, ” imbuh tempat.

Adapun Direktur Panas Bumi Departemen ESDM Ida Nuryatin Finahari yakin, adanya penegasan wewenang pemerintah tengah di UU Cipta Kerja akan berdampak pada percepatan pengembangan radang bumi di Indonesia. Pengaturan tersebut juga cukup mengakomodasi cita-cita pemerintah yang ingin memudahkan investasi pada sektor panas bumi. “Iya, bisa berdampak, ” katanya.

Sebagai pesan, Indonesia memiliki potensi panas dunia mencapai 23, 9 gigawatt (GW). Sedangkan berdasarkan Rencana Umum Gaya Nasional (RUEN), pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) mencapai 7. 000 megawatt (MW) di tahun 2025.

 

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih akan perhatian Anda, tersedia voucer percuma senilai donasi yang bisa dimanfaatkan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong13deng –>
ENERGI TERBARUKAN

gong13deng –>

Categories:Info
Published on :Posted on