Sumber: Kompas. com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN. CO. ID –  JAKARTA. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Tumbuh ( Walhi) Nur Hidayati meminta pemerintah mengunggah dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020) lalu.

Hal ini menetapkan dilakukan agar masyarakat bisa menyelidiki seperti apa draf final tersebut dan tak perlu mengacu dalam draf yang beredar di media sosial.

“Pemerintah harus fair. Tampilkan dokumennya, buka ke publik, kita lihat siapa yang benar serta salah, ” kata Nur saat dihubungi Kompas. com, Sabtu (10/10/2020).

Hal ini disampaikan Nur menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut aksi unjuk rasa menumpukan UU Cipta Kerja didasari oleh informasi hoaks dan disinformasi di media sosial.

Nur menilai, penjelasan Presiden Jokowi tersebut aneh. Pasalnya, di sisi lain masyarakat tak diberi akses kepada dokumen final yang sudah disahkan.

“Kalau Kepala bilang itu hoaks, dokumen referensinya yang mana? Presiden menuduh masyarakat menyebar hoaks, tapi di sisi lain pemerintah tak pernah menyimpan informasi yang memadai untuk membaca versi yang benar, ” kata Nur.

Baca Selalu: KPSI: Pidato Jokowi soal UU Cipta Kerja belum membuat kami tenang

Nur pun mengatakan, sejauh ini Walhi mengacu pada salinan yang beredar pada hari pengesahan UU Cipta 5 Oktober berantakan. Berdasarkan draf itu, Walhi menjumpai sejumlah pasal yang bisa memperburuk kondisi lingkungan.

Misalnya peran pemerhati lingkungan dan masyarakat yang dihilangkan dalam menyusun dokumen Amdal perusahaan. Walhi pun siap melakukan penyelidikan ulang apabila nantinya pemerintah sudah secara resmi menyediakan dokumen final UU sapu jagat tersebut.

“Daripada Presiden menciptakan kegaduhan, Presiden membangun sering bilang jangan gaduh. Bertambah baik pemerintah menampilkan ke terbuka bukti yang disahkan, ” kata pendahuluan dia.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Institusi Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final UU Cipta Kerja. Menurut Titah, masih ada beberapa penyempurnaan dengan dilakukan terhadap meski UU tersebut sudah disahkan.

Sementara Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menyebut, pembaruan yang dilakukan hanya terkait kelalaian seperti penempatan titik, koma, atau huruf. Sementara substansinya tak ada yang diubah. (Ihsanuddin)

Artikel itu telah tayang di Kompas. com dengan judul “Tak Mau Dituduh Korban Hoaks, Walhi Minta Negeri Unggah Draf UU Cipta Kerja”,

 

DONASI, Sanggup Voucer Gratis!
Dukungan Anda mau menambah semangat kami untuk mempersembahkan artikel-artikel yang berkualitas dan berguna.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang mampu digunakan berbelanja di KONTAN Store.

–> Video Pilihan gong9deng –>
OMNIBUS LAW

gong9deng –>

Categories:Info
Published on :Posted on